JAKARTA, TELISIK.ID - Mulai tahun 2026, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara tidak lagi menerima uang saku rapat maupun pulsa.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja negara yang diformalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai tahun 2026 sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan melalui aturan terbaru yang dirancang untuk menekan belanja barang negara.
Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan efisiensi yang telah dirancang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
“Standar biaya yang kita lakukan untuk 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini,” ujarnya saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (3/6/2025).