Uang saku yang masih diberikan hanyalah untuk kegiatan rapat yang mengharuskan peserta menginap atau yang masuk dalam kategori fullboard. Nilainya dipatok sebesar Rp130 ribu per orang per hari, sesuai dengan ketentuan dalam aturan baru tersebut.
Selain uang saku dan pulsa, Kementerian Keuangan juga memangkas anggaran honorarium bagi pengelola keuangan di kementerian dan lembaga.
Total pemangkasan mencapai Rp300 miliar atau sekitar 38 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan demi optimalisasi penggunaan anggaran secara lebih efisien.
Kebijakan SBM 2026 juga mengatur besaran uang harian untuk mahasiswa magang yang ditempatkan di instansi pemerintah. Nominal yang ditetapkan sebesar Rp 57 ribu per hari, namun realisasi pemberiannya tetap bergantung pada alokasi anggaran masing-masing kementerian atau lembaga.
“Kita sih harapannya kementerian/lembaga nanti akan mengalokasikannya sehingga ini bisa diberikan. Tapi kalau pertanyaannya wajib apa enggak, ya tentunya tergantung pada ketersediaan anggaran,” jelas Lisbon.