Ia menegaskan, pemerataan akses gizi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keterlibatan UHO dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memastikan setiap warga memperoleh pangan bergizi secara adil.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Prof. Sitti Aida Adha Taridala, menyebut kajian tersebut ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan serta skema pelaksanaan program makanan bergizi gratis.
Menurutnya, UHO dipilih karena memiliki kekuatan riset di bidang pedesaan, pesisir, dan kelautan, serta didukung sumber daya akademik yang memadai.
“Dengan dukungan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, kami optimistis hasil kajian ini akan komprehensif dan aplikatif,” jelasnya.
Selain UHO, BGN juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Institut Pertanian Bogor, sesuai bidang keahlian masing-masing.