Bahkan, untuk kasus ini, Presiden Joko Widodo sampai melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Mantan Wali Kota Solo ini juga mengeluarkan instruksi (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan BNN untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), periode tahun 2020-2024.
Inpres Nomor 2 Tahun 2020 membagi rencana aksi ke dalam 2 klasifikasi yaitu aksi generik dan aksi khusus. Selanjutnya, ada 6 aksi target generik yang dilakukan BNN dengan melibatkan 73 kementerian atau lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 514 pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Aksi generik terdiri dari penyediaan dan penyebaran informasi terkait bahaya narkoba, pembentukan regulasi terkait P4GN, tes urine, pembentukan satgas atau relawan anti narkoba, serta pengembangan topik anti narkoba pada materi pendidikan dan pelatihan kedinasan.
Sedangkan pada aksi P4GN khusus akan dilakukan BNN bersama dengan kementerian/lembaga terkait dengan tupoksi mendukung P4GN.
Pembentukan sistem interdiksi terpadu yang akan dilaksanakan oleh BNN bersama dengan Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).
