Urusan Cinta PNS Diatur Negara, Cerai Harus Ada Izin dan Wanita Tak Boleh Dimadu

JAKARTA, TELISIK.ID - Dunia asmara pegawai negeri sipil ternyata tak sepenuhnya bebas seperti masyarakat sipil pada umumnya. Negara mengatur detail urusan cinta para abdi negara ini melalui regulasi resmi yang mengikat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP Nomor 45 Tahun 1990, yang kembali diingatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui media sosial resminya.

“PNS juga punya hak mencintai dan dicintai. Tapi sebelum menikah atau bercerai, ada aturan yang harus ditaati,” dikutip dari unggahan akun Instagram @regional3bkn, Selasa (5/8/2025).

Aturan tersebut mengikat sejak awal hubungan pernikahan seorang PNS dimulai. Pada pernikahan pertama, setiap PNS wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, dengan tenggat waktu maksimal satu tahun sejak akad nikah berlangsung. Hal ini berlaku untuk semua jenjang PNS tanpa terkecuali.

Melansir CNBC Indonesia, apabila seorang PNS ingin menikah lagi atau menjalani perkawinan kedua, baik karena status sebagai duda maupun janda, ia tetap wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat berwenang.