Jika melangsungkan pernikahan tanpa izin resmi, maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi disiplin berat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990.
Baca Juga: Aturan Baru Seleksi CPNS 2025/2026 Tak Lagi Serentak, Begini Ketetapan BKN Permudah Calon Pelamar
Bagi PNS pria yang ingin berpoligami, terdapat persyaratan administratif yang cukup ketat. Permintaan izin poligami harus diajukan secara tertulis kepada pejabat melalui jalur atasan langsung, disertai alasan kuat dan bukti-bukti pendukung.
Beberapa alasan yang dapat diterima adalah istri mengalami sakit berat, tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri, atau tidak bisa memiliki anak yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter.
Ketentuan tentang izin poligami ini tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983. Selain alasan yang valid, pemohon izin poligami juga diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen tambahan seperti persetujuan tertulis dari istri pertama, bukti penghasilan yang mencukupi (dalam bentuk SPT PPh), serta janji tertulis untuk berlaku adil terhadap semua istri.