Namun demikian, pengajuan izin poligami tidak serta-merta langsung dikabulkan. Pejabat berwenang dapat menolak permohonan tersebut apabila alasan tidak dapat dibuktikan, bertentangan dengan ajaran agama, atau berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Penolakan ini diatur dalam Pasal 10 ayat 2 sampai 4 PP Nomor 10 Tahun 1983.

Berbeda dengan pria, PNS wanita justru tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Ketentuan ini merupakan bentuk larangan tegas terhadap praktik poligami yang melibatkan PNS perempuan sebagai istri tambahan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi objek poligami.

Dalam hal perceraian, PNS tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan. Baik sebagai penggugat maupun tergugat, setiap PNS wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat berwenang melalui atasan langsung.