Lanjut, Kabias menjelaskan bahwa masalah tersebut juga sudah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Dari hasil laporan tersebut, KASN melahirkan 2 rekomendasi yang dikeluarkan pada 21 Maret 2022 dengan nomor laporan B-1249/JP.01/03/2022 dan pada 29 Juni 2022 KASN kembali melahirkan rekomendasi kedua dengan nomor laporan B-236/JP. 01/06/2022 atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.
"Sudah kami laporkan di Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan hasilnya 2 rekomendasi itu tidak diindahkan oleh pak Sulkarnain Kadir sebagai Wali Kota Kendari," ungkapnya.
Baca Juga: Aturan Baru Naik Pesawat, Penumpang Wajib Booster
Tak sampai di situ, Kabias juga sudah melaporkan Wali Kota Kendari ke Komnas HAM atas masalah perbuatannya yang dianggap sewenang-wenang melawan hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan.
Pantauan Telisik, pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra yang diwakili penjaga piket Wahdi Ariatno SH, menerima pengaduan tersebut untuk proses lebih lanjut.