Sikap ini menuntut keberpihakan. Netralitas di tengah ketimpangan akses layanan yang masih lebar di daerah tertinggal berisiko melanggengkan keadaan yang merugikan kelompok rentan. Ketika organisasi profesi larut dalam rutinitas administratif, daya kritisnya menumpul, sementara tantangan kesehatan masyarakat kian kompleks dan lintas sektor.
Posisi ini memberi IDI modal yang tidak dimiliki banyak lembaga lain, yakni kedekatan dengan pasien di seluruh pelosok negeri. Pengalaman klinis dari ribuan ruang praktik adalah bahan mentah advokasi yang sulit dibantah, asalkan diolah secara sistematis menjadi bukti kebijakan.
Dari Menyusun Gagasan ke Mengawal Pelaksanaan
Gagasan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik tidak otomatis terlaksana dengan baik. Banyak kebijakan kesehatan strategis, dari regulasi cukai hingga tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dirancang dengan niat baik, tetapi pelaksanaannya kerap luput dari pengawasan independen sehingga rawan melenceng dari sasaran.
Karena itu, IDI perlu menjalankan dua fungsi yang saling melengkapi. Pertama, menjadi think tank yang kredibel dan menyusun kebijakan tandingan (shadow policy) berbasis kajian ilmiah. Kedua, menjadi pengawas kebijakan (policy watchdog) yang memantau capaian target, mengevaluasi dampak di lapangan secara berkala, dan menyuarakan koreksi secara terbuka ketika sebuah kebijakan berisiko merugikan masyarakat rentan.