“Banyak salah kaprah penggunaan dalil diskriminasi yang sebenarnya adalah bentuk perlakuan berbeda dalam kondisi yang berbeda,” ujar dia.
Dalam riset 10 tahun kinerja MK, SETARA Institute (2013) mencatat, yakni MK telah menegaskan bahwa "perlakuan berbeda" berlainan makna dengan "diskriminasi". “Perlakuan berbeda dalam mengisi posisi jabatan-jabatan tertentu misalnya, dapat dibenarkan dengan menakar relevansi fungsi kelembagaan tersebut,” ucapnya.
Perlakuan berbeda atau pembedaan, menurut Hendardi, dapat dibenarkan sepanjang tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang.
SETARA Institute menegaskan, MK bukan keranjang sampah yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga untuk mencari keadilan.
“Bukan pula tempat para elite, dengan mengorkestrasi warga, untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa,” tegas Hendardi.