"Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti," katanya dalam pernyataan lanjutan di forum resmi tersebut.
Dalam rapat tersebut, Ali juga menyarankan agar distribusi dan pengelolaan kebutuhan BBM TNI AL dilakukan secara terpusat melalui Kementerian Pertahanan. Ia menilai, pendekatan ini akan lebih efektif dan efisien dalam mengatur distribusi serta alokasi BBM untuk keperluan operasi militer di laut.
Selain membahas soal tunggakan, Ali juga menjelaskan secara rinci mengenai kebutuhan BBM yang tinggi untuk kapal-kapal milik TNI AL. Menurutnya, meskipun kapal dalam keadaan tidak berlayar, mesin kapal tetap harus dihidupkan untuk menjaga sistem peralatan di dalamnya tetap berfungsi.
"Mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar," kata Ali.