Ia melanjutkan, perusahaan dengan pendapatan besar memiliki ruang lebih luas dalam mengelola utang dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan pendapatan.
“Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp 1 juta, dia utang Rp 1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya Rp 100 juta, utang Rp 1 juta enggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 185 Triliun, Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus Rp 698 Triliun
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap PDB.
Dalam laporan yang sama, DJPPR menyebut pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga struktur portofolio yang optimal serta mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.