Jangka waktu utang pemerintah ini terdiri dari menengah-panjang dan dilakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang.
Pemerintah tetap mengelola utang luar negeri pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7?ri total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,3%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7%).
Sementara itu untuk ULN swasta tercatat US$ 210,5 miliar atau Rp 3.073 triliun. ULN swasta ini tumbuh 3,4% lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya 2,5%.
Pertumbuhan ini disebabkan oleh tumbuhnya utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan 5,9%, antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan.
Kemudian untuk ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9%, angka kontraksi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 6,1%.