"Ini saya enggak tahu nih kenapa bisa begitu, jadi menafikan negara kesatuan yang didesentralisasikan, menafikan otonomi yang seluas-luasnya di UUD dinyatakan termasuk menafikan kewenangan pejabat pembina kepegawaian," sambungnya.
Sebagai informasi, Undang-undang ASN yang berlaku saat ini, khususnya dalam Pasal 29, menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional tertinggi kepada empat pihak.
Keempat pihak itu antara lain menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural, serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
Dengan adanya delegasi tersebut, kepala daerah masih memiliki peran dalam proses penempatan dan pergeseran pejabat di lingkungan birokrasi daerah.
Baca Juga: PNS dan PPPK Wajib Tahu, Begini Panduan Lengkap Aktifasi MFA ASN Digital di Situs BKN
