Namun, bila revisi tersebut benar-benar dilakukan dan disahkan, maka posisi kepala daerah bisa kehilangan sebagian besar otoritasnya dalam mengelola ASN di wilayah masing-masing. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi besar terhadap sistem pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Revisi UU ASN terakhir kali dilakukan pada tahun 2023. Jika kembali diubah dalam waktu yang singkat, maka ini akan menjadi sorotan tersendiri dalam dunia legislasi nasional.

DPR sendiri belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai urgensi perubahan tersebut, termasuk pihak mana yang meminta agar Komisi II lebih fokus pada revisi UU ASN dibanding revisi regulasi lain seperti UU Pemilu. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin