JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah memperketat penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Aturan baru ini membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja.
Melalui regulasi tersebut, perusahaan pemberi kerja tidak lagi diperbolehkan menyerahkan seluruh kegiatan operasional kepada pihak ketiga. Penggunaan tenaga outsourcing hanya diperkenankan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bersifat jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam aturan itu, perjanjian alih daya antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa wajib dibuat secara tertulis
Pasal 95 Ayat (3) juga membatasi bidang pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing, meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh, tenaga pengamanan atau satuan pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh.
Melansir CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026), khusus perusahaan milik negara (BUMN) maupun perusahaan swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, penggunaan tenaga outsourcing tetap diperbolehkan untuk kegiatan jasa penunjang terkait.