Jika perusahaan menolak melaksanakan peralihan status berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja berhak mengajukan pengesahan nota tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.
Langkah tersebut dapat ditempuh setelah proses perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak melakukan perundingan.
Dari sisi hubungan kerja, Pasal 99 mengatur bahwa perusahaan alih daya wajib membuat perjanjian kerja tertulis dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan.
Perjanjian tersebut dapat berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Perusahaan penyedia jasa alih daya juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan syarat kerja, peningkatan kompetensi, perlindungan pekerja, pembayaran upah, jaminan sosial, kesejahteraan, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.