Selain itu, masa kerja pekerja pada perusahaan outsourcing sebelumnya harus diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada perusahaan pengganti sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.
Perusahaan penyedia jasa outsourcing diwajibkan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat.
Hak Pekerja Outsourcing Tetap Dilindungi
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah. Penyusunannya harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi pekerja.
Perusahaan juga dilarang memotong atau mengurangi hak normatif pekerja outsourcing yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.