Sementara itu, perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alih daya, termasuk pengaturan dalam Pasal 95 hingga Pasal 100, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Dengan pengaturan tersebut, pemerintah membatasi penggunaan outsourcing pada pekerjaan penunjang sekaligus menegaskan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa terhadap hak, kesejahteraan, dan kepastian hubungan kerja pekerja. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin