* Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian dan/atau masyarakat luas.

Ketentuan enam kelompok tindak pidana tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) UU Perampasan Aset.

Khusus kategori penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f merinci beberapa bentuk kejahatan yang dapat dikenai aturan perampasan aset.

Di antaranya perjudian daring, penipuan investasi, penyalahgunaan layanan perjalanan haji dan umrah, serta kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto.

"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto," demikian bunyi penjelasan beleid tersebut, seperti dikutip dari Tirto, Jumat (20/11/2026).