Dua Mekanisme Perampasan Aset
UU Perampasan Aset juga mengatur dua mekanisme penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Mekanisme ini dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kedua, perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme kedua dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, maupun tidak diketahui identitas atau keberadaannya.
