Meski demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana memiliki persyaratan nilai. Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila nilai aset saat diperoleh paling sedikit Rp 1 miliar.

Sementara itu, perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhkan sebagai pidana tambahan yang mengikuti pidana pokok. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Jenis Harta yang Bisa Dirampas Negara

Selain memperluas cakupan tindak pidana, undang-undang tersebut mengatur kategori aset yang dapat dirampas negara.

Aset yang dimaksud mencakup hasil tindak pidana, termasuk harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan ke dalam bentuk lain.