Selanjutnya, benda bergerak dan berwujud yang digunakan sebagai alat atau sarana langsung untuk melakukan tindak pidana juga dapat menjadi objek perampasan. Termasuk aset yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana.
Bahkan, aset yang secara sah dimiliki pelaku dapat dirampas untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.
Adapun penerapan aturan tersebut memiliki batas waktu. Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Sementara itu, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola aset dan badan pengawas.
Dengan ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset tidak hanya mengatur penyitaan harta hasil korupsi, tetapi juga mencakup aset yang berkaitan dengan enam kelompok tindak pidana lain, termasuk kejahatan keuangan berbasis teknologi informasi. (C)
