Langkah hukum tambahan ini dinilai sebagai upaya untuk menguji keabsahan berkas yang selama ini menjadi sumber polemik publik.
Sementara itu, putusan Mahkamah Agung tersebut juga memicu pergerakan di tingkat legislatif, di mana anggota DPR dari berbagai fraksi mulai menggalang dukungan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
Sejumlah pengamat menegaskan bahwa proses politik di DPR harus terus berjalan guna memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi publik.
Dengan demikian, keberlanjutan proses ini diharapkan tidak membiarkan status kepemimpinan nasional berada dalam posisi menggantung.