“Dumas atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberbatasan Korupsi RI dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian RI tahun 2021,” jelas Ade.
Kemudian, pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut dengan serangkaian langah-langkah untuk menelaah dan memverifikasi laporan pengaduan masyarakat tersebut. Selanjutanya, dia mengeluarkan surat perintah sebagai dasar dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
“Pada 15 Agustus 2023 kami menerbitkan surat perintah pulbaket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas informasi ataupun pengaduan masyarakat dimaksud,” kata Ade.
Selanjutnya, pada 21 Agustus 2023 telah diterbitkan surat perintah penyelidikan. Kemudian tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kata Ade, melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Ade menegaskan, pihaknya terus mendalami kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada beberapa pihak. Klarifikasi berlangsung sejak 24 Agustus hingga 3 Oktober 2023.
