"Kebijakan tersebut melanggar aturan dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar menyatakan, program pengadaan mobil operasional desa merupakan aspirasi masyarakat yang telah menjadi bagian dari janji politik pasangan NR-Juara (Nur Rahmam-Jumardin).
"Kesepakatan tersebut dibuat di rumah Bapak Jumardin," kata Bupati.
Menurut Bupati Nur Rahmam, pengadaan mobil melalui skema sewa ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan para pejabat.
"Asas manfaatnya jelas untuk masyarakat. Jangan sampai disalahartikan bahwa mobil itu untuk pejabat. Ini justru bentuk kepedulian kami terhadap peningkatan pelayanan di tingkat bawah," bebernya.