Meskipun ketika membangun koalisi tidak mudah, tetapi ketika menjabat tak bisa dinafikan, juga terjadi permasalahan seperti sering terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya. Keberadaan wakil kepala daerah selama ini juga tidak selalu ideal bagi kepala daerahnya. Konflik kewenangan terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, terjadi juga persaingan politik, perbedaan kepentingan partai pengusung, bahkan kecenderungan kepala daerah memonopoli keputusan strategis.
Fakta-fakta konflik yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa desain kelembagaan kita masih memiliki persoalan. Ini menunjukkan ketika terpilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjadi malah persaingan ketimbang kerja sama. Atas fenomena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pecah kongsi, yang seharusnya dibenahi adalah desain hubungan kewenangan dan mekanisme kerja keduanya, bukan buru-buru menghilangkan posisi wakil kepala daerah.
Sebab, posisi wakil kepala daerah secara hukum memiliki sejumlah tugas penting, mulai dari membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi, memberikan saran serta pertimbangan, hingga menggantikan kepala daerah ketika berhalangan.
Sekali lagi ditegaskan, meskipun beragam persoalan hadir dari kebersamaan kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika menjabat. Tetapi menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan untuk menghilangkan pemilihan wakil kepala daerah secara langsung, alias tidak dalam satu paket pasangan calon, justru berpotensi menciptakan persoalan baru.
Jika wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih, maka legitimasi politik wakil kepala daerah otomatis tidak lagi bersumber dari rakyat, melainkan dari kepala daerah. Di titik ini terdapat risiko konsentrasi kekuasaan yang semakin besar pada satu figur, melemahnya mekanisme keseimbangan di dalam eksekutif daerah, serta terbukanya ruang patronase, politik balas jasa, atau penunjukan berdasarkan kedekatan politik, personal dan kekerabatan, bahkan politik transaksional hingga potensi korupsi terbuka lebar.