Rendahnya angka penyerapan APBD pada triwulan pertama (Januari-Maret) kata Nobertus tidak saja kesalahan OPD yang tidak menyerahkan data manual tapi hal itu akibat migrasi data keuangan dari aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) ke Simda.

“Persoalan kita sesungguhnya di aplikasi, dari SIPD ke Simda. Kenapa pindah karena dalam SIPD hanya memuat penganggaran waktu mau eksekusi anggaran tidak bisa kalau di Simda menunya lengkap. Tapi dalam proses migrasi data ke Simda juga terjadi kendala,” sebutnya.

Jika aplikasi Simda jadi alasa lalu kenapa masih banyak OPD yang tidak melaporkan data keuangannya secara manual padahal pegawai di setiap OPD sudah menerima gaji ditambah uang persedian (UP) yang telah dipakai sejak Januari hingga April 2022?.

“Yang nol ini karena tidak mengupload laporan keuangan mereka dan tidak mengirimkan data mingguan ke bagian pembangunan makanya kita tulis nol persen untuk 22 OPD itu,” beber Nobertus.

“Penyerapannya sebenarnya sudah bagus tapi resminya penyerapan itu kan begitu masuk sistem. Misalnya gaji setiap bulan lancar begitu juga belanja barang perangkat daerah sudah jalan Januari sampai April. Secara manual di setiap perangkat daerah itu ada,” ujar Nobertus menambahkan.