Baca Juga: Beasiswa Doktor Dosen Indonesia 2026 Resmi Dibuka, Berikut Syarat Terbarunya
Apabila ketentuan tersebut disahkan, skema wajib belajar akan terdiri atas satu tahun PAUD, enam tahun sekolah dasar (SD), tiga tahun sekolah menengah pertama (SMP), dan tiga tahun sekolah menengah atas (SMA). Dengan demikian, pendidikan usia dini akan menjadi bagian dari tahapan pendidikan yang wajib diikuti.
Selain memperluas masa wajib belajar, draf RUU Sisdiknas juga menghadirkan sejumlah pembaruan pada aspek kurikulum. Materi pembelajaran akan diperkuat melalui penambahan muatan teknologi serta pendidikan Pancasila. Sementara itu, materi muatan lokal tetap dipertahankan agar daerah memiliki ruang mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
Pembaruan lain juga menyasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Draf RUU memberikan penguatan terhadap layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas agar memperoleh akses belajar yang setara. Pada jenjang pendidikan menengah, rancangan tersebut juga memperkenalkan sistem kredensial mikro sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi tertentu yang dimiliki peserta didik.
Dalam aspek tata kelola, RUU Sisdiknas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
