Regulasi itu juga memuat ketentuan mengenai penyusunan rencana induk pendidikan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan.
"Hal baru terkait penggunaan teknologi informasi untuk tata kelola pendidikan. Ini juga adalah hal baru yang tidak ada di dalam undang-undang sebelumnya," ujar Hetifah.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi, perencanaan, hingga pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Pengaturan ini menjadi salah satu pembaruan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya.
Draf RUU Sisdiknas juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih sementara penyelenggaraan pendidikan apabila pemerintah daerah dinilai belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar layanan pendidikan tetap berjalan sesuai standar nasional.
Baca Juga: Mendikti Resmi Tutup 122 Prodi di Kampus Negeri dan Swasta, Ini Alasannya