Di sisi lain, rancangan undang-undang itu menegaskan bahwa lembaga pendidikan swasta memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah negeri dalam mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta.
Komisi X DPR juga memperkuat pengaturan mengenai berbagai jalur pendidikan, mulai dari pendidikan formal, nonformal, pendidikan layanan khusus, hingga pendidikan jarak jauh. Pendidikan nonformal nantinya akan memperoleh penyetaraan dengan pendidikan formal sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk layanan pembelajaran di masyarakat.
Secara keseluruhan, draf RUU Sisdiknas terdiri atas 16 bab dan 257 pasal. Penyusunannya dilakukan oleh Komisi X DPR setelah menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan sejak Januari 2025. Pembahasan bersama pemerintah akan terus berlanjut sebelum rancangan undang-undang tersebut memasuki tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin