Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) memberikan catatan tentang optimalisasi pendapatan daerah untuk menunjang kinerja pemerintah.
Baca Juga: Polda Sultra Bantah Informasi Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Buat SIM dan SKCK
Sejumlah fraksi juga mempertanyakan persoalan PDAM yang tak kunjung selesai dan selalu dikeluhkan pelanggannya, termasuk pembenahan infrastruktur, khususnya dalam menangani masalah banjir.
"Apakah dari hasil Laporan auditor independen terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kendari sebagaimana laporan keuangan yang disajikan secara wajar, namun dari tingkat manajemen perusahaan atas kinerja yang dilaporkan masih harus perlu ditingkatkan utamanya pelayanan umum pendistribusian air," ujar Juru bicara Fraksi Golkar, Rajab Jinik.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, pembayaran hutang pihak ketiga merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Kendari yang sudah dibayarkan tahun 2020, dan akan dilanjutkan tahun 2021.