Razman menegaskan, pembangunan apa pun tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat, mengabaikan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki warga, maupun menggusur petani dari lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.
"Secara hukum, Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 menjamin bahwa hak milik seseorang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang," jelasnya.
Di sisi lain, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 juga mewajibkan negara menjamin kepastian hukum melalui pendaftaran dan sertifikasi tanah, di mana penguasaan tanah oleh negara harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat, bukan menghapus hak-hak warga secara sepihak.
Jadi, Aliansi Petani Medulu mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan proyek tersebut sampai status tanah dan hak-hak masyarakat diselesaikan secara adil, transparan, dan sah.
"Langkah yang diminta antara lain meliputi pendataan, pengecekan, dan pemetaan bersama atas lahan yang dikelola warga, serta mempercepat proses sertifikasi tanah agar kepastian hukum terwujud," jelasnya.