"Seluruh orang yang ingin berinvestasi harus sesuai aturan. Misalnya PBG, dari sistem DLHK, Amdal, termasuk industri dan perdagangan," ucap Siska.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ DPRD Kendari, Muslimin T dari Fraksi Demokrat, menyoroti penataan kawasan harus terintegrasi, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan.
"Penataan kawasan harus terintegrasi untuk menghindari banjir dan kerusakan lingkungan," katanya di Ruang Rapat Kantor DPRD Kendari, Selasa (28/4/2026). (B)
Penulis: Muhammad Israjab
Editor: Mustaqim