Sulkarnain berharap kepada pemerintah pusat agar membuka ruang kepada pemerintah daerah, sebab pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
"Kalau honorer tidak diizinkan maka akan menggangu pelayanan kita di masyarakat," tambahnya.
Kebijakan pemerintah tersebut membuat nasib ribuan honorer di Kota Kendari di ujung tanduk. Sebab, mereka terancam dirumahkan, lalu bagaimana nasib mereka kedepannya?
Sembari mencarikan solusi, politisi PKS ini mengimbau kepada tenaga honorer lingkup Kota Kendari agar tetap bekerja dan tidak perlu merasa khawatir.
"Kita akan komukasikan, sehingga kita menemukan solusinya," pungkasnya.