Menurut dia, Prabowo dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk melakukan perundingan bersama partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pada Pilpres 2024.

Meski demikian, tidak ada kewajiban bagi presiden untuk mengikuti mekanisme konsultasi tertentu sebelum menentukan calon yang akan diajukan.

Yusril kembali mengingatkan bahwa ketentuan mengenai asal partai calon pengganti wakil presiden bukan sekadar pertimbangan politik, melainkan telah tercantum dalam UU MD3.

“Jadi, calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tuturnya.

Gerindra Berpeluang Usulkan Kader