Diharapkan, ke depan tidak ada lagi pelabuhan tambang di dalam ibu kota kabupaten sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa pelabuhan dan jalan tambang tidak boleh berada di wilayah perkotaan.
Baca Juga: Mantan Kades Reo: Tanah Milik Pemda di Nanga Banda Sudah Diakui Sejak Dulu
"Poros jalan tersebut sementara dalam proses pengerjaan namun belum bisa dilewati. Kami upayakan tahun depan sudah bisa digunakan, anggarannya sudah kami usulkan di kementrian PUPR," jelas Bupati Buton.
Bupati Buton juga berharap pihak perusahaan bisa memahami keinginan masyarakat yang sudah beri ruang, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga. (A)
Penulis: Iradat Kurniawan