Melalui, Wakil Ketua II DPRD Bombana, Iskandar menegaskan, konteks suara seri kedua Cakades Mapila tidak masuk dalam delik aduan. Polemik pilkades serentak ini DPRD telah berupaya melakukan sikap secara institusi dengan menyurati PPTK dalam agenda hearing, namun tidak dihadiri.
Baca Juga: Berkunjung ke Kolut, Basarnas Kendari Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor SAR
"Kenapa tidak PPTK memediasi agar dilakukan perhitungan ulang, padahal saya telepon Hasdin Rata untuk lakukan itu, tapi tidak juga dilakukan perhitungan sebagaimana ketentuan, jelas harus dilakukan hitung ulang supaya ada pemenang yang kemudian dibuatkan berita acara PPTD," ungkap Iskandar.
Perbup 56 Tahun 2021 tentang Pilkades Serentak di Kabupaten Bombana, jika suara sama maka dihitung ulang berdasarkan sebaran wilayah.
"Ini yang ada PPTK kabupaten salahkan PPTD tidak lakukan perhitungan ulang, karena tidak lakukan perhitungan maka setiap warga bertanya, PPTK bilang kewenangan bupati. Jangan saling cuci tangan menghindari kesalahan, karena yang di bawah bekerja atas petunjuk di atasnya," tegasnya. (B)