"Harapan masyarakat agar jangan dikecewakan. Apa yang disampaikan Pj bupati bisa terealisasi, termasuk saya pemerintahan desa, Pj Bupati sudah berjanji di APBD perubahan akan dialokasikan ganti rugi lahan itu," pungkasnya.
Baca Juga: Isak Tangis Bupati Bombana Jelang Masa Akhir Jabatan
Dalam menanggapi hal tersebut, Bahri mengungkapkan, tetap pada komitmennya untuk mengganti rugi lahan milik warga yang terkena pembangunan perkantoran, saat ini masih dalam proses penganggaran dalam APBD perubahan.
Maka saat ini Pemkab Muna Barat, sementara membentuk tim pembebasan lahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Sebab ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, yakni Undang-Undang dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah yang harus dipegang oleh pemerintah.
"Kita tetap ganti rugi. Pemerintah saat ini tidak bisa sewenang-wenang pada rakyat," tutupnya. (B)
