"Kades ini tidak pernah berkantor, belum lagi dalam sistem pemerintahan sangat nepotisme, tidak melibatkan masyarakat dalam rapat-rapt umum yang sifatnya penting. Bahkan sudah dua tahun ini pendamping desa tak diikutkan dalam penetapan anggaran," ujarnya.
Baca Juga: Kades Ditahan, Warga di Konawe Selatan Kepung Polda Sulawesi Tenggara
Karena itu, Akbar Basri mendukung sepenuhnya SK Bupati Kolaka Utara terkait pemberhentian sementara Kepala Desa Sarona.
"Kalau perlu pemberhentian tetap, jangan hanya pemberhentian sementara. Kades itu tante saya, kami kasihan kondisinya sudah sakit akut, kenapa dipaksakan memimpin," tegasnya.
Senada, Awal yang juga masyarakat Desa Sarona menuntut agar pemerintah daerah secepatnya menetapkan surat pemberhentian tetap. Kendati demikian, Awal sepakat jika patokan pemberhentian tetap merujuk pada regulasi.