Menurutnya, hal itu terjadi akibat pergantian kepemimpinan sejak tahun 2023, yang menyebabkan keterlambatan penerapan Peraturan Daerah (Perda) tersebut.
“Memang datanya belum diperbaharui, banyak usaha yang sudah tidak aktif tapi masih tercantum. Kita akan revisi datanya. Tapi untuk yang sudah tertagih, retribusinya tetap berlaku,” jelas Aswan.
Aswan juga menjelaskan, Perda retribusi sampah sebenarnya telah ditetapkan pada tahun 2023, namun baru mulai diterapkan pada awal tahun 2025 karena proses transisi pemerintahan.
Baca Juga: Pemkot Kendari Terima Satu Unit Mobil Damkar dan 35 Bak Sampah dari Kalla Toyota
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Djinik, mengatakan pihaknya siap menerima keluhan warga.
