“Padahal camat dan lurah itu ujung tombak pemerintah daerah, kalau itu dihapus seperti apa jadinya nanti di daerah,” ujarnya meniru ucapan warga.
Hal lain yang disampaikan warga dalam resesnya sekira seminggu ini diantaranya, persoalan sengketa batas tanah warga dengan TNI AU di Kecamatan Ranomeeto, pemekaran Kabupaten Konawe Timur serta pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.
“Ada juga warga yang minta penghapusan suket pengganti E-KTP, khususnya di daerah pelaksanaan Pilkada, karena rawan terjadinya mobilisasi pemilih dengan menggunakan suket,” tambahnya.
Mantan Bupati Konawe Selatan 2 periode ini, saat ini berada di Komisi II, mereka bermitra dengan sekira 16 lembaga negara diantaranya, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, KPU, Bawaslu dan Ombudsman RI.
Sumarlin