Ia juga meminta Kepala Dinas PUPR untuk bertanggung jawab jika tidak ada tindakan segera.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Muna Barat, Unding, menyatakan bahwa tata kelola pembangunan harus merujuk pada peraturan konstruksi yang berlaku.
Baca Juga: Proyek Drainase Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Tiwu Kolaka Utara Diduga Salahi Bestek
"Semua konstruksi di Muna Barat harus melalui validasi PUPR," jelasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rabit, menambahkan bahwa pihaknya akan segera turun ke lokasi untuk mengevaluasi kondisi proyek drainase tersebut.