"Kurang elok apabila wilayah tersebut dibiarkan gelap gulita selama hampir sebulan. Kehadiran pemerintah saat blusukan di dua kecamatan tersebut terkesan untuk kepentingan pribadi alias cari panggung," tandasnya.

Azhar bersama sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pembangunan Pulau Siompu (AP3S), menuntut tiga poin penting. Di antaranya, meminta kepastian tenggat waktu rampungnya perbaikan pada mesin diesel milik PLN yang mengalami kerusakan.

Kedua, mengajak Bupati Buton Selatan beserta OPD terkait turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat atas pemadam bergilir yang cukup meresahkan. Terakhir, mendesak Pemkab Buton Selatan tidak mengganggap sepele terkait listrik di Pulau Siompu.

"Ini bukan soal lampu mati. Ini soal hidup warga, soal ekonomi, soal pendidikan, soal kesehatan," tegasnya.

Di tempat lain, seorang warga asal Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Muhamad Ali Nimad, mengeluhkan kondisi pelayanan kelistrikan yang dinilainya tidak menentu akibat sistem pemadaman bergilir yang terus berlangsung tanpa kepastian waktu. Keluhan tersebut disampaikan Ali terkait kebutuhan dasar warga yang turut berdampak pada aktivitas sehari-hari, termasuk jaringan dan air.