“Kami ingin ada solusi dari pihak pemerintah melalui tim ekspedisi ini bisa menyampaikan ke pusat. Terutama terkait infrastruktur dan agraria menjadi poin penting rekomendasi di pusat untuk memberikan kejelasan,” ucapnya.
Sementara itu, Ujang Kadiana, aktivis agraria sekaligus perwakilan warga Desa Amohola, menegaskan bahwa pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap persoalan lahan di wilayah transmigrasi.
“Dengan tegas mewakili warga trans, saya meminta untuk disampaikan menjadi rekomendasi ke pusat terkait konflik lahan agraria di wilayah UPT bahkan kalau bisa langsung kepada presiden kita,” kata Ujang.
Seluruh hasil riset dan masukan dari masyarakat akan dirangkum dalam laporan akhir ekspedisi yang nantinya diserahkan ke Kementerian Transmigrasi. Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara. (A)
Penulis: Gusti Kahar