Namun hingga saat ini pihak PT. MUR seolah tutup mata dan melakukan pembiaran yang sementara itu adalah tanggung jawab perusahaan tersebut.
Sementara yang membuat warga kesal adalah karena selama ini kepala desa tersebut tidak pernah memberi biaya kompensasi terhadap warga dan dan merusak kawasan hutan produksi sebagai sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Marombo Pantai.
"Jadi semua masyarakat terpaksa bikin sumur sendiri dan beli air galon," tambah Rony.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) setempat, Sulaiman yang juga ikut serta dalam konferensi pers mengaku sejak ia menjabat tidak pernah dilibatkan dalam rapat ataupun rencana pembangunan desa.
Namun, kata dia, yang hanya dilibatkan hanyalah orang yang bisa diatur.
