Ali Mazi Masuk Nominasi Gubernur Terbaik di Indonesia

Kardin, telisik indonesia

Senin, 01 November 2021

0 dilihat

Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama Kadis Pendidikan Sultra, Asrun Lio. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama Wakilnya Lukman Abunawas, memaksimalkan pelaksanaan pembangunan melalui konsistensi Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan (Garbarata), yang dilaksanakan di Sultra hingga diperjuangkan ke tingkat nasional.

Konsistensi tersebut menjadikan Ali Mazi sebagai salah satu People of the Year 2021, nominasi Gubernur Terbaik kategori Best Governor for Empowerment and Education, yang penjaringannya dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh tujuh dewan juri yang terdiri dari tiga profesor dan empat praktisi.

Para dewan juri tersebut yakni Ketua Dewan Juri yang juga Presiden Direktur Metro TV Selamun Yoanes Bosco, Pemimpin Redaksi Metro TV Mohammad Arief Sapi’ie Suditomo, S.H, M.A, CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata, Guru Besar FISIP UI Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. Rer. Publ, Rektor IPB Bogor Prof. Dr. Arif Satria, S.P, M.Si, Epidemiolog UGM Yogyakarta Prof. Dr. dr. Hari Kusnanto, PH. dan Ketua Umum APINDO Dr. Ir. H. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani M.M.

Pemimpin Redaksi Metro TV, Arief Suditomo menerangkan, untuk lebih menajamkan hasil keputusan dewan juri, maka dilakukan wawancara secara langsung dengan Gubernur Ali Mazi bersama tujuh dewan juri, yang dilaksanakan secara daring.

Para dewan juri yang diketuai oleh Presiden Direktur Metro TV, Don Bosco Selamun, mengungkapkan kekaguman serta memuji Program Garbarata. Melalui lima pilarnya, di mana salah satunya terdapat pilar Sultra Cerdas yang diimplementasikan melalui Program Pemberdayaan serta Pendidikan, utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Gubernur Ali Mazi menjelaskan, saat ini Pemprov Sultra memiliki Program Prioritas Pembangunan Sultra Tahun 2018–2023, yakni terwujudnya Sultra yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Garbarata atau Gerakan Akselerasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan atau Kepulauan.

“Implementasi Garbarata ditopang lima pilar, yakni pilar Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Berbudaya dan Beriman, serta Sultra Produktif. Hal ini bukan hanya slogan semata, melainkan secara bertahap dan konsisten dilaksanakan, baik secara teknis di tingkatan Provinsi Sultra hingga ke pusat melalui optimalisasi kehadiran negara dalam desain hukum berupa UU tentang Daerah Kepulauan,” jelas Gubernur Ali Mazi, Minggu (31/10/2021).

Ali Mazi melanjutkan, di Sultra terdapat dua komponen penting untuk dikelola, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Olehnya dibutuhkan peningkatan SDM serta pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA itu sendiri.

Baca Juga: Lurah Sodohoa di Kendari Ngaku Sudah Perhatikan Mariati, Nenek Tua Renta di Gubuk Reyot

Baca Juga: Mistik: Sering Kesurupan, Dalam Tubuh Mahasiswi Kendari Ini Ternyata Banyak Jin

“Untuk peningkatan SDM maupun pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA dibutuhkan perhatian pemerintah pusat serta anggaran daerah yang memadai. Secara teknis kita meletakkan dasar pondasi untuk mendukung itu semua, yakni melalui tiga mega proyek unggulan Pembangunan Infrasturktur Daerah yakni Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Bertaraf Internasional, serta Perpustakaan Modern Sultra Bertaraf Internasional. Pada tiga mega proyek ini, terselubung upaya Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Pendapatan Daerah, hingga berujung pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal,” lanjut Ali Mazi menguraikan.

Pada sesi wawancara People of the Year 2021, nominasi Gubernur Terbaik Kategori Best Governor for Empowerment and Education, Ali Mazi juga menjelaskan tentang inovasi dalam bidang pendidikan yang dihasilkan selama setahun terakhir di Sultra pada masa COVID-19 tahun 2020, yang berupa Program Sultra Cerdas berbentuk kegiatan fisik.

Sejumlah kegiatan fisik tersebut, di antaranya membangun infrastruktur pendidikan berupa sekolah baru SMA dan SMK Maritim, Penambahan Ruang Kegiatan Belajar, Laboratorium Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung, Gedung Perpustakaan Modern Sultra Bertaraf Internasional setinggi 7 lantai, yang bertujuan edukasi dan rekreasi.

Ali Mazi menyiapkan sarana pendukung pendirian Institut Teknologi Kelautan Buton (ITK-Buton), dukungan penuh atas rencana pendirian Politeknik Industri di Morosi, Kabupaten Konawe, dan hibah lahan Kepada BLK Kendari seluas 4,584 hektare, untuk pendirian Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional Sultra.

“Adapun Sultra Cerdas non-Fisik, di antaranya bantuan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB yang tidak mampu sebesar Rp 1 juta per siswa. Kemudian beasiswa pendidikan bagi siswa, mahasiswa Diploma, S1, S2, S3, dan Profesi Guru. Diberikan insentif untuk Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (GTTBPNS) Rp 400.000 per orang setiap bulannya. Terdapat juga bantuan kepada operator sekolah senilai Rp 800.000 per orang,” ungkap Ali Mazi.

Untuk Program Sultra Cerdas kata Ali Mazi, dalam mendukung upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Pemprov Sultra menyiapkan sarana prasarana sesuai protokol area institusi pendidikan seperti air bersih, sarana cuci tangan sebanyak 1000 tandon, pembagian sejuta masker dan hand sanitizer untuk mendukung PTM atas izin orang tua siswa. Serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi remaja yakni pelajar atau siswa serta guru SMA, SMK, maupun SLB.

Ali Mazi mengakui, kebijakan pembangunan nonfisik telah meningkatkan harapan sekolah anak-anak Sultra, peningkatan kualitas SDM Sultra, membangun semangat dan motivasi kerja tenaga pendidik dan operator sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga turut mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar yang lebih aktif.

Salah satu melihat dampak keberhasilan kebijakan pendidikan di Sultra yakni melalui IPM pada tahun 2020 sebesar 71,45 poin, melebihi target RPJMD sebesar 70,60 poin. Peningkatan ini terjadi dengan pertumbuhan rata-rata 0,80 persen. Capaian IPM Sultra 3 tahun yakni 2018-2020 yaitu Tahun 2018: 70,61 poin, Tahun 2019: 71,20 poin, Tahun 2020: 71,45 poin. Jika pada periode 2012–2017 Pembangunan Manusia Sultra telah berstatus ”sedang”,  maka pada tahun 2018–2020, Pembangunan Manusia Sultra telah bersatus ”tinggi”.

Adapun dampak kebijakan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, yakni pengadaan sarana prasarana protokol kesehatan dalam rangka pendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi, yakni telah menjadi inspirasi dan diikuti oleh satuan pendidikan dasar dan menengah (SD-SMP) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana telah berdampak baik, tepatnya tidak ada klaster penyebaran COVID-19 di klaster satuan pendidikan, baik SMA, SMK, SD dan SMP.

“Alhamdulillah, keseluruhan Program Sultra Cerdas, secara berkesinambungan terus dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut, mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 meskipun dalam masa pandemi, dan inovasi di bidang pendidikan tersebut, juga dilaksanakan oleh tingkatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kewenangan dari kabupaten dan kota,” paparnya.

Meskipun demikian, tidak menampik adanya hambatan dan tantangan mulai dari kondisi geografis wilayah, sebagai provinsi kepulauan yang terdiri dari daratan dan pulau-pulau. Adanya rentang kendali karena jarak antara pulau dan kondisi cuaca pada musim-musim tertentu di setiap tahun, sehingga tidak memungkinkan pemberian akses layanan pendidikan secara maksimal.

Tantangan lainnya, ketersediaan tenaga pendidik yang masih sangat terbatas, khususnya pada daerah terpencil di wilayah kepulauan. Termasuk ketersediaan tenaga listrik dan sarana telekomunikasi, yang masih terbatas di wilayah pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Adanya realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam percepatan penanganan dampak COVID-19, turut mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan daerah di bidang pendidikan di masa pandemi.

“Terhadap persoalan pelayanan pendidikan, khususnya di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir tersebut, dibutuhkan optimalisasi kehadiran negara dalam desain hukum berupa undang-undang tentang daerah kepulauan, yang memberikan kewenangan dan alokasi anggaran yang optimal, sehingga pemerataan pembangunan terutama pelayanan pendidikan yang memadai dapat menjangkau semua masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Olehnya, kita tidak boleh berhenti berjuang dan berbuat demi kepentingan rakyat melalui kesempatan kepemimpinan yang diamanatkan tuhan kepada kita,” harap Ali Mazi. (C)

Reporter: Kardin

Editor: Haerani Hambali