Anak-Anak Muslim di China Dilarang Belajar Agama di Masjid

Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia

Selasa, 04 April 2023

0 dilihat

Anak-anak Muslim Hui di China dilarang untuk terlibat pendidikan agama di masjid selama libur Imlek. Foto: Repro Islampedia

GUANZHONG, TELISIK.ID - Baru-baru ini, warga China Muslim Hui diresahkan dengan keputusan pemerintah China yang melarang anak-anak Muslim Hui untuk terlibat pendidikan agama di masjid selama libur Imlek.

Beberapa etnis minoritas China Muslim Hui mengatakan, larangan itu sangat mengganggu. Melansir Duta.co, ketakutan terbesar mereka adalah pemerintah China melakukan tindakan serupa di Provinsi Gansu di barat laut China dalam tindakan keras terhadap Muslim Uighur di wilayah besar Xinjiang di barat China.

Terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat dan terbiasa berpuluh-puluh tahun menjalin hubungan baik dengan pemerintah, banyak masyarakat etnis Hui diawasi oleh detasemen, saat pihak berwenang telah membuat Xinjiang menghadapi keadaan darurat militer, pusat pendidikan ulang, dan koleksi DNA secara besar-besaran.

Pada Januari, pejabat pendidikan dari pemerintah daerah di daerah Guanghe, yang merupakan daerah dengan populasi besar Muslim, melarang anak-anak menghadiri pendidikan agama selama liburan Imlek. Hal tersebut berlangsung selama beberapa minggu sekitar hari libur umum yang dimulai pada Kamis.

Tidak jelas apakah larangan tersebut, yang serupa dengan yang digunakan oleh pihak berwenang di masyarakat Uighur, akan berlanjut setelah liburan. Namum tampaknya hal tersebut menyesuaikan dengan peraturan nasional baru yang mulai berlaku pada 1 Februari, yang bertujuan meningkatkan pengawasan agama.

Baca Juga: Pemerintah China Awasi dan Tangkap Muslim Uighur dan Hui yang Puasa Ramadan

Warga di Kota Linxia, ibu kota Perfektur Gansu yang disebut wilayah “otonom” untuk warga Hui, sekitar 50 kilometer arah barat Guanghe, mengatakan larangan serupa terjadi di sana.

“Kami merasa ini konyol dan mengherankan,” ujar Li Haiyang, seorang imam etnis Hui dari Provinsi Timur Henan yang dalam artikel dalam jaringan yang beredar luas, mengecam kebijakan tersebut karena melanggar konstitusi China.

Pelarangan tersebut telah disampaikan secara verbal dalam beberapa tahun terakhir, kata Li, namun penerapannya tidak merata dan sering diabaikan. Menurutnya, langkah yang lebih kuat pada tahun ini menunjukkan pihak berwenang sangat serius dalam hal penegakan hukum.

Pemerintah Prefektur Linxia, yang mengawasi Kota Linxia dan Guanghe, tidak memberikan rincian kebijakan tersebut, namun mengatakan undang-undang China mewajibkan pemisahan antara agama dan pendidikan.

Baca Juga: Aturan Ramadan Arab Saudi Picu Kontroversi, Batasi Azan hingga Larang Anak ke Masjid

“Manajemen urusan agama, mematuhi arah Sinofikasi agama, dan dengan tegas menolak dan melindungi penyebaran dan infiltrasi ideologi religius ekstremis. Menjaga pengelolaan hukum adalah konsep terbesar dalam perlindungan agama,” demikian Departemen Humas Pemerintah Linxia dalam sebuah faks untuk menanggapi pertanyaan dilansir dari Reuters.

Panggilan telepon berulang kali ke departemen propaganda biro pendidikan Guanghe tidak dijawab. Menteri Urusan Agama China tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar, namun Kantor Informasi Dewan Kenegaraan mengatakan China cukup menjamin hak warga negara atas kebebasan beragama berdasarkan undang-undang, termasuk anak-anak.

“Sementara melindungi semua kebebasan beragama kelompok etnik dan kepentingan hukum lainnya menurut hukum, China juga akan secara tegas mencegah dan melakukan tindakan keras terhadap penggunaan agama untuk melakukan kegiatan ilegal,” katanya. (C)

Penulis: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Haerani Hambali 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS