Bupati Muna Tidak Punya Kepentingan di Pergantian Ketua DPRD

Bicara pergantian, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna belum menerima surat pemberitahuan. Karena masih ada mekanisme yang harus dilalui di dewan.

"Secara pribadi, Pak Saemuna adalah tokoh masyarakat. Alangkah baiknya persoalan itu diselesaikan dulu di internal partai dan DPRD," ujarnya.

Pemkab, lanjut Ali, sangat menghargai  kerja sama yang terbangun bersama DPRD. Karena itu, dengan adanya proses pergantian Ketua DPRD, diharapkan tidak akan mempengaruhi hubungan Pemkab dan dewan.

Baca Juga: HUT Sultra, Buton Akan Sambut Tapaktilas Oputa Yi Koo

Begitu pula dengan Wakil Ketua DPRD Muna, Muhamad Natsir Ido yang ikut disebut-sebut melindungi Saemuna. Ketua DPD II Golkar Muna itu tegas menyampaikan tidak punya kepentingan dalam proses pergantian Ketua DPRD.

Ia hanya beranggapan, setelah mendapat informasi dari Saemuna bahwa masih ada proses mediasi di DPD Hanura, berarti persoalan di internal partai mereka belum selesai. Makanya, ia menunda memproses usulan pergantian Ketua DPRD.

"Saya objektif saja. Kalau sudah ada hasil dari internal partainya, pasti kita proses," ujarnya.

Baca Juga: Bupati Muna Barat Perintahkan Pejabat Tertibkan Aset Daerah

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON) akan meminta pertanggungjawaban Saemuna atas pernyataannya di hadapan Sekjen DPP Hanura, Kodrat Shah yang menyebut nama Bupati LM Rusman Emba dan Wakil Ketua DPRD Muhamad Natsir Ido yang melindunginya.

"Kamis 12 Mei, kami akan klarifikasi ke Saemuna, termasuk dengan teror pada para kader DPD, DPC dan PAC," pungkasnya. (A)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali