Caketum Kadin Sultra Ini Dorong Pengusaha Lokal Tarik Investasi

Lebih lanjut, Fajar Hasan mengatakan, jika ia dipercayakan menahkodai Kadin Sultra, dirinya akan fokus terhadap pembangunan industri.

"Industri kecil dan menengah atau UMKM," katanya.

Baca juga: Ini Jadwal Kapal Cepat Jelang Tahun Baru

Selain itu, Ia juga mengatakan, Kadin dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 1987, sejarah dan ikhtiar pembentukannya adalah untuk menjembatani kepentingan pengusaha Indonesia dan pengusaha asing dengan pemerintah Indonesia.

“Secara organisasi Kadin ini merupakan wadah pengusaha dan inkubator bisnis,” jelasnya.

Di Sultra, menurut Fajar, Kadin harus menjadi pemain utama, yaitu menjadi jembatan antara pemerintah dengan pengusaha dan masyarakat lokal dengan investasi. Dekade ini arus modal ke Sultra baik PMA maupun PMN bisa mengalir deras.

“Sultra ini adalah salah satu daerah tujuan investasi prioritas di kawasan Timur Indonesia, Kadin harus memastikan investasi tersebut berwatak lokalisme atau memihak kepentingan daerah,” tuturnya.

Untuk itu, pengusaha Sultra tidak boleh menjaga jarak, harus aktif dan menjadi bagian atau inner circle investasi, tentu saja dengan kepentingan ideologis mempercepat pembangunan ekonomi Sultra.

Ia pun berharap pengusaha lokal harus berdaya saing tidak boleh tertatih. Strateginya, peran Kadin harus lebih maksimal lagi dalam menjembatani kepentingan pengusaha terhadap investasi, pemerintah dan perbankan.

Baca juga: Musim Hujan, Warga Sekitar Sungai Wanggu Waspada Banjir

“Saya amati, peran strategis ini belum maksimal diperankan oleh Kadin sebagai akselerator lintas sektor,” imbuhnya.

Oleh karenanya, menurut Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhalu ini, untuk merespons dinamika dunia usaha yang begitu cepat, maka Kadin Sultra harus lebih progresif lagi. Misalnya digitalisasi data pengusaha lokal, membangun mutual strategis antara pengusaha dan dunia perbankan.

“Yang utama adalah menempatkan sektor UMKM menjadi link sektor atau terkoneksi dengan investasi,” pungkasnya.

CEO beberapa izin usaha pertambangan, ke depannya secara reguler Kadin Sultra akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menjadikan Kadin kabupaten/kota sebagai lumbung informasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah daerah.

Kadin ini anak kandung pemerintah, tidak boleh menjaga jarak dengan kekuasaan. Misalnya pada tingkat tertentu, idealnya setiap kunjungan kepala daerah ke luar negeri, wajib mengikutsertakan perwakilan Kadin selaku organisasi penting dunia usaha.

“Kadin ini secara kelembagaan berjejaring dengan Kadin di seluruh dunia. Bersama-sama pemerintah daerah mempromosikan potensi investasi di daerah,” ungkapnya. (B)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Fitrah Nugraha